SEKSI KURIKULUM DAN KESISWAAN SD

Sesuai dengan Peraturan Bupati Semarang  Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang

TUGAS : Melaksanakan sebagian tugas Bidang Sekolah Dasar dibidang Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Dasar.

PERINCIAN TUGAS :
a. menyusun program kerja dan anggaran seksi kurikulum dan kesiswaan Sekolah Dasar;
b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
c. menyiapkan bahan kebijakan teknis bidang kurikulum dan kesiswaan Sekolah Dasar;
d. menyusun petunjuk teknis pengelolaan dan pengembangan Sekolah Dasar;
e. menyusun petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan, akreditasi dan administrasi Sekolah Dasar;
f. menyusun kurikulum muatan lokal Sekolah Dasar ;
g. menyusun petunjuk pelaksanaan kurikulum Sekolah Dasar berdasarkan kurikulum nasional dan muatan lokal;
h. mengembangkan standar kompetensi siswa berdasarkan standar minimal kompetensi yang ditetapkan Pemerintah;
i. menyusun petunjuk pelaksanaan evaluasi belajar akhir (Ujian Akhir Sekolah  dan uji kompetensi siswa) Sekolah Dasar sesuai kurikulum yang berlaku untuk mengevaluasi pelaksanaan Proses Belajar Mengajar;
j. mengendalikan pelaksanaan Proses Belajar Mengajar dan Manajemen Sekolah ;
k. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar ; l. melaksanakan kompetisi peningkatan mutu peserta didik, olahraga, dan kesenian yang berjenjang dan berkelanjutan tingkat Sekolah Dasar; m. merekomendasikan izin pendirian, pembukaan, penutupan,  dan pemberian bantuan kepada Sekolah Dasar swasta;  n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi kurikulum dan kesiswaan Sekolah Dasar; o. menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan Seksi kurikulum dan kesiswaan Sekolah Dasar; p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.