DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SEMARANG
SHARE :

SEKSI PAUD



SEKSI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Sesuai dengan Peraturan Bupati Semarang  Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang

TUGAS : Melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dibidang Pendidikan Anak Usia Dini.

PERINCIAN TUGAS :

  1. menyusun program kerja dan anggaran Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
  2. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan
  3. menyiapkan bahan kebijakan teknis bidang Pendidikan Anak Usia Dini;
  4. menyusun pedoman penyelenggaraaPendidikan Anak Usia Dini;
  5. menyusun kurikulum muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini;
  6. menyusun petunjuk pelaksanaan kurikulum muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini;
  7. mengembangkan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran program Pendidikan Anak Usia Dini berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah;
  8. memantau, mengendalikan dan menilai pelaksanaan Proses Belajar Mengajar dan Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini ;
  9. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
  10. melaksanakan kegiatan kompetisi peningkatan mutu peserta didik, olahraga dan kesenian;
  11. merekomendasikan ijin pendirian, ijin operasional, akreditasi, penegrian dan pencabutan ijin serta merekomendasikan pemberian bantuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  12. melaksanakan program kerja sama dengan luar negeri untuk pengembangan program Pendidikan Anak Usia Dini;
  13. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
  14. menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
  15. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  16. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.